SULUT- Anggota DPR RI Hillary. B Lasut melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Sosialisasi yang dilaksanakan di ruangan rapat serba guna DPRD Provinsi Sulut, Sabtu (30/11/19),dijaga ketat dengan adanya pemeriksaan.
Bukan hanya itu, para undangan termasuk wartawan yang akan meliput kegiatan itu digeledah tas dan wajib melewati mesin detektor.
Lebih menarik lagi, saat berlangsungnya kegiatan tersebut, seperti halnya Anggota DPR RI lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi, Hillary menggunakan pemateri yang diperkenalkan juga seperti konsultan keluarga.
Terpantau, penyampaian materi Empat Pilar dari awal dipaparkan oleh Max Egetan (pemateri/narasumber).
Kenapa? Mungkinkah Anggota DPR RI ini tidak menguasai sepenuhnya materi Empat Pilar ?.
Menanggapi itu, pengamat politik dan pemerintahan di Sulut, Taufik Tumbelaka saat dimintai tanggapan berujar, terkait sosialisasi 4 Pilar bukan hal yang baru, jadi tidak perlu memakai pihak ketiga.
“Justru kalau memakai pihak ketiga akan menimbulkan pertanyaan ada apa? Kenapa harus memakai pihak ketiga? Sementara sosialisasi 4 pilar ini sudah baku. Seharusnya Anggota dewan itu sendiri yang membawakan materi, tidak perlu memakai pihak ketiga. Ini kan tinggal mengulang,” ujar Tumbelaka.
lanjutnya, sedangkan terkait pengamanan ekstra oleh pihak kepolisian menurut jebolan UGM ini adalah hal yang patut dipertanyakan.
“Tanya kepada penyelenggara kenapa harus dijaga ketat bahkan dilakukan pemeriksaan terhadap undangan dan wartawan, paripurna saja tidak seperti itu,” kata putra bungsu dari Gubernur Pertama Sulut.
Lanjut Tumbelaka, dengan adanya pengamanan seperti ini, sudah menunjukkan gedung DPRD Sulut khususnya Kota Manado tidak aman dikunjungi bagi anggota DPR RI atau MPR RI.
“Hillary kan notabene merupakan wakil rakyat utusan Sulawesi Utara, apa dia tidak percaya dengan keamanan dalam menghadapi konstituennya sendiri,” tukas Tumbelaka. (ika)
