Search
Selasa 24 November 2020
  • :
  • :

KPU Tomohon Gelar Debat Publik Calon Wakil Walikota

Debat tebuka calon wakil walikota Tomohon (Foto: ist)

 

TOMOHON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon menggelar debat terbuka, dimana debat kedua ini khusus untuk Calon wakil walikota yang digelar di ABI Kakaskasen Tomohon, Sabtu (21/11/20) sore sekitar Pukul 14.30 WITA. Debat akan disiarkan secara langsung di 3 radio dan bisa juga diakses juga secara live di Facebook dan youtube KPU Tomohon.

 

Ketua KPU Kota Tomohon Haryyanto Lasut mengatakan untuk debat kedua ini KPU Kota Tomohon menghadirkan tiga Calon wakil walikota yaitu nomor urut 1 Virgie Baker, SS.MSi, nomor 2 Wenny Lumentut,SE dan nomor 3 Fransiskus Soekirno, SH,MM.

 

Untuk tema debat kali ini yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menyelesaikan persoalan daerah melalui regulasi terkait didalamnya adalah regulasi tentang pendidikan, regulasi tentang keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, regulasi terkait pariwisata, regulasi lokal soal pemberantasan narkoba, regulasi tentang informasi digitalisasi dan regulasi tentang mitigasi penanganan bencana alam dan non alam didalamnya ada penanganan covid-19.

 

Debat ini terdiri dari 4 segmen yang pertama adalah pemaparan visi dan misi dari paslon, segmen kedua adalah setiap calon wakil walikota akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim perumus materi debat dan setiap jawaban akan ditanggapi oleh 2 calon wakil walikota lainnya.

 

Di segmen ketiga setiap calon wakil walikota diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali atau mengajukan pertanyaan pendalaman ataupun pertanyaan terkait tema debat kepada kedua calon wakil walikota lainnya dan segnen yang ke 4 adalah pernyataan penutup dari setiap calon wakil walikota 

 

“Debat ini tentunya menjadi bagian yang penting karena inilah wadah setiap pasangan calon untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon tentang ide, konsep ataupun gagasan untuk masa depan Kota Tomohon,” kata Lasut.

 

“Yang terpenting debat publik wajib mematuhi ketentuan status penanganan Covid-19. Di antaranya pembatasan jumlah undangan dan jaga jarak,” paparnya. (redaksi)