Search
Senin 25 Mei 2020
  • :
  • :

Melalui Vicon, Bupati CEP Dengar Arahan Mendagri Terkait Penanganan Covid-10

Bupati CEP saat video conference dengan Mendagri (Foto: ist)

 

MINSEL – Bupati Minahasa Selatan 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣𝙮 𝙀𝙪𝙜𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙧𝙪𝙣𝙩𝙪 didampingi Sekretaris Daerah 𝘿𝙚𝙣𝙣𝙮 𝙆𝙖𝙖𝙬𝙤𝙖𝙣 𝙈𝙎𝙞, beserta jajaran mengikuti  Video Conference atau VICON dengan Menteri Dalam Negeri 𝙅𝙚𝙣𝙙. 𝙋𝙤𝙡. (𝙋𝙪𝙧𝙣) 𝙋𝙧𝙤𝙛. 𝘿𝙧𝙨. 𝙃. 𝙏𝙞𝙩𝙤 𝙆𝙖𝙧𝙣𝙖𝙫𝙞𝙖𝙣 𝙈.𝘼, 𝙋𝙝.𝘿,, Ketua BPK RI 𝘿𝙧.𝘼𝙜𝙪𝙣𝙜 𝙁𝙞𝙧𝙢𝙖𝙣 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙪𝙧𝙣𝙖, 𝙎𝙀, 𝙈.𝙎𝙞, Ketua BPKP 𝙈𝙪𝙝𝙖𝙢𝙢𝙖𝙙 𝙔𝙪𝙨𝙪𝙛 𝘼𝙩𝙚𝙝, 𝘼𝙠., 𝙈𝘽𝘼,, Ketua LKPP 𝘿𝙧. 𝙄𝙧. 𝙍𝙤𝙣𝙞 𝘿𝙬𝙞 𝙎𝙪𝙨𝙖𝙣𝙩𝙤., 𝙈.𝙎𝙞, Ketua KPK 𝙆𝙤𝙢𝙟𝙚𝙣. 𝙋𝙤𝙡. 𝘿𝙧𝙨. 𝙁𝙞𝙧𝙡𝙞 𝘽𝙖𝙝𝙪𝙧𝙞 𝙈.𝙎𝙞.,, Kabareskrim Polri Komjen 𝙆𝙤𝙢𝙟𝙚𝙣. 𝙋𝙤𝙡. 𝘿𝙧𝙨. 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙮𝙤 𝙎𝙞𝙜𝙞𝙩 𝙋𝙧𝙖𝙗𝙤𝙬𝙤, 𝙈.𝙎𝙞,, bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, Rabu (08/04/20).

 

Bupati Minsel mendengarkan arahan Mendagri berdasarkan INMEN ( Instruksi Menteri ) dalam menangani Covid-19 mengingat diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk itu kepala daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah sebagai berikut:

 

𝙋𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas juga peningkatan penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lnstruksi Menteri.

 

𝙆𝙚𝙙𝙪𝙖, melakukan koordinasi dengan FORKOPIMDA organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama guna mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik demi menghindari penyebaran COVID-19.

 

Dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk Melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pembenan bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.

 

𝙆𝙚𝙩𝙞𝙜𝙖, memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi, dan akitivitas industri pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVlD-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga Jarak, hand sanitizer, dll).

 

𝙆𝙚𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩, pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (Pertama) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah.

 

𝙆𝙚𝙡𝙞𝙢𝙖, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteteri akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

 

𝙆𝙚𝙚𝙣𝙖𝙢, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasn anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dlkeluarkan. (ever)