Search
Sabtu 24 Agustus 2019
  • :
  • :

DPRD Sulut Tetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Menjadi Perda

DPRD Sulut

DPRD Sulut tetapkan ranperda pertanggungjawaban APBD 2018 menjadi Perda (Foto: ist)

 

SULUT – DPRD Sulut secara resmi menerima  dan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah atau Perda.

DPRD Sulut

Hal tersebut terungkap saat DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (8/7/19).

DPRD Sulut

“Kita telah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran atau Banggar yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan Banggar DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut,” ujar Angouw.

DPRD Sulut

“Kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa ke-6 fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Provinsi Sulut,” ungkapnya.

DPRD Sulut

Semnetara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE pada rapat paripurna tesebut mengatakan bahwa melalui tahapan ini pertanggungjawaban telah disusun secara akuntabel, sehingga Ranperda dapat diterima untuk kemudian dapat disempurnakan.

DPRD Sulut

Menariknya, untuk realisasi anggaran di tahun 2019 ini, Olly menyebutkan ada 5 rekomendasi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pelaksanaan anggaran.

 

Ada 5 rekomendasi yang harus dijadikan perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran ke depan dengan mengedepankan asas pemerataan di 15 kabupaten/kota. Terkait hal itu, Olly menyebutkan bahwa bakal lebih banyak melakukan sinergikan dengan program-program nasional.

 

“Beberapa daerah yang tidak ada program nasional kami meminta pemerintah pusat untuk mengintervensi supaya dilakukan percepatan pembangunan di daerah daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

 

Selanjutnya, poin kedua yang berkaitan dengan reses dari seluruh anggota DPRD telah terserap dalam APBD. “Apa yang menjadi masukan  anggota dewan saat berkunjung ke daerah, sudah terealisasi,” tandasnya.

 

Pada poin ketiga, Olly menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara fokus pada pembangunan pertanian, khususnya petani kelapa

 

“Saat ini pemprov sudah melakukan koordinasi dengan pusat, di mana harga kopra terkena oleh pengaruh kebijakan dan regulasi. Hal ini untuk meningkatkan harga pertanian kita. Kita akan koordinasikan sehingga hasil pertanian dapat terkoreksi,” terangnya.

 

Sementara itu, untuk pembangunan jembatan dan pekerjaan Manado Outer Ringroad (MOR) dipastikan akan selesai pada 2020.
Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah program pembiayaan peningkatan objek wisata yang jadi target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. (ika/adve)




error: Content is protected !!