Search
Senin 16 September 2019
  • :
  • :

Bupati Minsel Hadiri Rakernas APKASI di Bali

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat membuka kegiatan (Foto: ist)

 

MINSEL – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Dr Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakernas APKASI) yang dilaksanakan di Nusa Dua Convention Center (NDCC) Bali, Selasa (21/08/19). Kegiatan akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang.

Kegiatan Rakernas Apkasi 2019 bersamaan dengan Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 dengan tema “Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik” ini dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pelayanan menjadi yang paling penting. Indonesia Ekonominya tergantung dari investasi, Export dan Konsamption.

Ia mengatakan, satu satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan investasi dan konsumsi dalam negeri, tanpa investasi akan sulit ekonomi dari desa untuk berkembang, kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi berhasil mengumpulkan 128 bupati dan perusahaan yang terkait berhasil mendapatkan komite investmen sebesar 47 triliun tapi sayangnya terealisasi 27 triliun terkendala masalah perijinan di Daerah-daerah.

“Mayoritas dari Desa-Desa kita sekarang dan tergantung dari komoditas dan harus lebih fokus lagi sesuai skala ekonomi besar dan terintegrasi secara vertikal tanpa itu masyarakat Indonesia akan miskin,” kata menteri.

Terkait hal tersebut, Bupati Minahasa Selatan DR.Christianay Eugenia Paruntu,SE mengatakan, Kabupaten Minahasa Selatan siap menyelaraskan program pembangunan SDM terintegrasi, yang dimulai mulai dari pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas. Dimana kita memberikan kemudahan akses pendidikan dan berkarakter Pancasila untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.

“Semua hal itu harus dilakukan secara terpadu. Dimana pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangannya. Demikian pula kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk penurunan stunting, harus menjadi program bersama dengan berpijak pada kearifan pangan lokal,” terang Paruntu.

 

“Terkait peningkatan kualitas pendidik, dimana Apkasi sudah mendukung sesuai dengan ide Kemendikbud agar menyediakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji Guru Honorer asalkan diperhitungkan cermat sehingga tidak mengganggu program lain di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebagian juga dibiayai DAU, sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan,” ungkapnya.




error: Content is protected !!