Sulut- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS),terkait pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) datangi kantor Sekretariat DPRD Sulut,Senin (17/03/19).
Dalam orasi lewat pengeras suara oleh para koordinator yang terhimpun dalam koalisi masyarakat, seluruhnya terfokus masalah hak perempuan dan anak. Salah satunya yang disampaikan Ketua AJI Manado, Lytvhia Gunde.
Menurut dia, kekerasan terhadap wanita dan anak harus diperhatikan secara terus-menerus oleh seluruh kalangan.
“Kami memilih untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Sulut karena kami masih mempercayai masih ada wakil rakyat yang peduli terhadap perempuan dan anak. Bukan hanya di sulut tetap di seluruh Indonesia karena ini diatur dalam Undang-Undang,” ujarnya.
Lebih lanjut Jurnalis perempuan ini menyampaikan, RUU PKS merupakan hal yang urgent untuk diprioritaskan. Apalagi menurut dia banyak pelaku kekerasan masih belum mendapatkan efek jera dengan hukuman untuk kasus seperti ini.
“Tujuan kami disini untuk menuntut DPRD sulut segera memberikan dukungan agar RUU PKS ini segera disahkan walaupun masih ada fraksi partai politik di DPR RI yang menolak untuk RUU ini ditetapkan,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan rakyat, James Karinda saat menerima orasi tersebut, mengaku akan menindaklanjuti aspirasi dari koalisi masyarakat sipil serta memperjuangkan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah hingga lembaga DPR RI.
“Saya secara pribadi memberikan dukungan agar RUU PKS ini segera disahkan serta memeberikan rekomendasi pendukungnya lewat memyurat ke DPR RI. Selain itu saya juga akan mengambil langkah untuk berkonsultasi masalah ini ke kementrian perempuan dan anak untuk mengecek sudah sampai dimana pendalaman terkait RUU PKS ini,” Jelasnya
Untuk menunggu hasil laporan, Karinda meminta para koalisi masyarakat sipil untuk menunngu hasil koordinasinya setelah surat rekomendasi dibuat.
“Nanti untuk kelanjutan dari aspirasi ini akan kami infokan lebih lanjut. Intinya kami akan perjuangkan ini agar mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan termasuk pemerintah pusat,” terangnya. (ika)