TOMOHON – Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon dr Deesje Liuw.M biomed melalui Kabid Kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan Moudy Pusung SKep Ns MKes dan Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) dr Maria Sugiarto mengikuti Rapat kerja kesehatan nasional (Rakerkesnas) tahun 2019 yang dibuka Presiden Jokowi di ICE, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Rabu (13/02/19).
Kepada speednews-manado.com Kabid Moudy Pusung mengatakan kesimpulan dari Rakerkesnas yang akan berlangsung dari 11-14 tersebut adalah upaya intensif mempercepat penurunan stunting AKI dan AKN,penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Germas dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
Selain itu, pembangunan SDM menjadi fokus prioritas berikutnya, isu-isu yang perlu disikapi oleh pusat dan daerah seperti limbah medis, akreditasi, pengendalian kanker, digital platform, kesiapan penanganan bencana, kesehatan nasional dan AMR.
“Sedangkan untuk tindak lanjut Rakerkesnas 2019 tersebut adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penurunan AKI dan AKN peningkatan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan SDM, Obat, Vaksin, serta alat kesehatan,” jelasnya.
“Melanjutkan upaya penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis dan peningkatan cakupan imunisasi secara intensif, mencapai semua target standar pelayanan dibidang kesehatan untuk mencapai pencapaian indikator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta penurunan AKI dan AKN dengan pendekatan PIS-PK dan Germas,” tandasnya.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rakerkesnas menegaskan pemeliharaan kesehatan penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.
“Kesehatan ini sangat mendasar sekali, jangan sampai kita berbicara persaingan dengan negara lain, kompetisi dengan negara lain, tetapi kita memiliki stunting 37 persen,” ujar Jokowi
Jokowi meminta para pemangku kepentingan termasuk kepala dinas kesehatan di semua tingkat untuk menyelesaikan masalah kesehatan pertumbuhan yang menyebabkan kekerdilan atau “stunting”.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan yang menurunkan angka stunting dari 37 persen pada 2014 menjadi 30 persen pada 2018. Kendati demikian, Jokowi meminta kasus kekerdilan pertumbuhan anak di seluruh Indonesia diselesaikan. Selain kekerdilan pertumbuhan anak, Jokowi juga menyoroti masalah kematian ibu melahirkan. (denny)
