Search
Senin 23 September 2019
  • :
  • :

Wali Kota Tomohon Hadiri Pelantikan Kepala BPKP Sulut

BPKP Sulut

Pelantikan Kepala BPKP Sulut (Foto: humas)

 

TOMOHON – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.CA menghadiri pelantikan dan serahterima jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sulut Sofyan Antonius yang menggantikan pejabat lama Kwinhatmaka di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara Senin (13/5/19).

 

Dalam sambutannya, Drs. Gatot Darmasto, Ak., MBA., CA. CRMA. CFrA., QIA.memberikan ucapan selamat kepada Kwinhatmaka dan Sofyan Antonius yang masing-masing menempati jabatan baru. Gatot Darmasto mengapresiasi kinerja  Sihar Panjaitan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan memimpin BPKP Sulut dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

 

Di hadapan para hadirin dan tamu undangan, Gatot Darmasto menyampaikan bahwa terdapat dua pilar akuntabilitas yang harus dicapai oleh pemerintah daerah sesuai target RPJMN 2015 – 2019, yakni Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3.

 

Di samping opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target setiap pemerintah daerah tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 8 dari 16 Pemda se-Sulut telah mencapai maturitas SPIP level 3, sedangkan kapabilitas APIP level 3 capaiannya masih nihil.

 

Hal tersebut menurut Gatot Darmasto masih memerlukan langkah-langkah perbaikan. “Diperlukan langkah-langkah strategis, sinergis dan upaya yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan Perwakilan BPKP Sulut dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kapabilitas APIP,” ujar Gatot Darmasto.

 

“Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas akuntabilitasnya, salah satunya dengan alat bantu dari sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP tersebut,” terangnya.  

 

Untuk tata kelola RSUD-BLUD dan BUMD, masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan BPKP dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas BLUD dan BUMD. Hal ini karena capaian kinerja BUMD dan RSUD-BLUD masih belum memenuhi harapan.

 

“Sesuai semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui BUMD dan RSUD, kiranya diperlukan upaya peningkatan dan perbaikan manajemen serta sistem pengendalian intern atas pengelolaan BUMD dan RSUD di Provinsi Sulawesi Utara,” tandasnya.

 

Di akhir sambutannya, Gatot Darmasto berpesan kepada Sofyan Antonius agar segera melakukan koordinasi dan sinergi dengan para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta BUMN/D di wilayah Provinsi Sulut.

 

Sedangkan selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E. Kandouw tak ketinggalan mengapresiasi kinerja Kwinhatmaka selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulut maupun BPKP Sulut yang telah berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

 

Steven Kandouw juga berharap Sofyan Antonius sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru dapat menjaga peran strategis BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, termasuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi target capaian level 3 maturitas SPIP dan level 3 kapabilitas APIP, serta akuntabilitas dalam kegiatan lintas sektoral. (humas/AMFDP)

 

Turut hadir para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota/Sekda se-Provinsi Sulut yang didampingi oleh Inspektur dan Kepala Badan/Dinas Keuangan, para pimpinan SKPD dan instansi vertikal se-Provinsi Sulawesi Utara, serta para pejabat struktural, fungsional dan Dharma Wanita Perwakilan BPKP Sulut. (denny)

 




error: Content is protected !!