Speednews-manado.com, Manado—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Kamis (30/07/15) menggelar Rapat Paripurna ,dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah(RANPERDA) tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2014, rapat itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Deprov Sulut Vreeke Runtu.
Dalam penyampaian pandangan umum anggota fraksi-fraksi, yang dibacakan secara bergantian oleh masing-masing anggota fraksi. Deprov Sulut mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, karena boleh meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK- RI. Disamping mengapresiasi keberhasilan yang diraih Pemerintah, ada beberapa hal yang diharapkan fraksi-fraksi terhadap kinerja SKPD Pemprov Sulut yang tidak optimal. Deprov Sulut meminta agar pihak Pihak Eksekutif harus berbenah diri dengan mengedepankan kompetensi dan skill , serta lebih memperhatikan dana untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang masih kurang.
Sementara Gubernur Sulut DR SH Sarundajang (SHS), dalam menanggapi penyampaian pandangan umum para fraksi-fraksi merespon dengan baik semua kritikan dan masukan.
“ Kritikan dan masukan akan ditindak lanjuti, dalam rangka memperbaiki Ranperda agar boleh menjadi produk atau peraturan yang benar-benar berkualitas, serta dapat di pertanggung jawabkan kepada segenap rakyat sulawesi utara”. Ujar Gubernur SHS. Rapat Paipurna DPRD Sulut tersebut, dihadiri oleh BPKP Sulut,Sekprov sulut,unsur Forkopimda,Pejabat Sipil TNI/Polri,Perbankan,LSM,Insan Pers,serta undangan lainnya.(dede)