Ini Tanggapan Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Utara Terkait Isu UU Cipta Kerja 

Manado38 Dilihat

 

Manado – Chriss Tumbel, Wakil Koordinasi Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Utara (Sulut), memberikan tanggapan terkait isu-isu yang beredar di media sosial terkait omnibus law.

Sebelumnya, pada 05 Oktober 2020 DPR RI telah mensahkan omnibus law atau RUU Cipta Kerja bersama dengan perwakilan pemerintahan Joko Widodo.

Seperti yang beredar di media sosial, ada sebanyak 13 poin yang di klaim dalam UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarahkan masyarakat.

“Sejumlah akun melayangkan informasi berisi 13 poin isi UU Cipta Kerja, dua di antaranya terkait uang pesangon dihilangkan dan penghapusan upah minimum,” jelasnya, Kamis (08/10/2020) kemarin.

Dirinya turut mengapresiasi apa yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa yang berjuang mengawal kinerja dari penerintah dan badan legislatif. Namun, harus dilihat lagi landasan hukumnya.

“Jangan sampai dimanfaatkan kelompok-kelompok yang menginginkan negara ini kacau atau chaos,” ujarnya

Chriss mengatakan, terkait 13 poin tersebut sudah dirangkum dan ada dasar hukumnya, sehingga informasi yang tidak jelas dapat di klarifikasi dan menjadi edukasi bagi mereka.

1. Uang pesangon dihilangkan

Dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Maka, informasi bahwa uang pesangon dihilangkan tidak benar

2. UMP, UMK, dan UMSP dihapus

Dalam Pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Dengan demikian, klaim bahwa UMP,

UMK, dan UMSP dihapus tidak benar.

3. Upah buruh dihitung per jam.

Pasal 88B menyebut bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, klaim bahwa upah buruh dihitung per jam tidak tepat.

Baca juga:  Pengurus Repdem Manado Bersyukur ZN Mengundurkan Diri

4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi

Dalam Pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Maka, klaim semua hak cuti hilang tidak benar.

5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.

Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa

hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu

tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya, status pekerja alih daya ditentukan dalam perjanjian kerjanya dengan perusahaan.

6. Tidak akan ada status karyawan tetap

Pasal 56 menyebut bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak.

Klaim ini perlu diluruskan. Sebab, dalam pasal 154A UU Cipta Kerja, termuat 14 alasan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi. Rincian alasan PHK dapat disimak di artikel berikut: Ini 14 Aturan PHK di RUU

Omnibus Law Cipta Kerja.

8. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang

Jaminan sosial diatur dalam Pasal 82,

meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Maka, klaim jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang tidak benar.

Baca juga:  Dibuka Sekda Micler Lakat, Persiapan Lomba OSN, O2SN & FL2SN Tingkat SMP Resmi Bergulir

9. Semua karyawan bertatus tenaga kerja harian

Pasal 56 menyebut bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang

keduanya diatur dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, klaim semua karyawan berstatus tenaga kerja harian tidak benar.

10. Tenaga kasir asing bebas masuk

Kemungkinan kata “kasir” yang dimaksud adalah “kerja”. Dengan demikian, klaim yang dimaksud adalah tenaga kerja asing bebas masuk. Pasal 42 memuat syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Tenaga

kerja asing juga dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Dengan demikian, klaim tenaga kerja asing bebas masuk salah.

11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK

Dari 14 alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Pasal 154A, tidak terdapat alasan protes buruh maka ancamannya PHK. Di luar 14 alasan itu, menurut UU Cipta Kerja, dapat ditetapkan alasan PHK lainnya dalam

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

12. Libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti.

Libur hari raya dan cuti bersama ditentukan oleh pemerintah. Misal, ketetapan libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

13. Istirahat pada hari Jumat cukup 1 jam, termasuk shalat Jumat

Tidak ada ketentuan tersebut dalam UU Cipta Kerja ataupun UU Ketenagakerjaan.